FORMULIR 

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada pelayanan publik, DPMPTSP wajib melaksanakan kegiatan pelayanan publik dengan berpedoman pada Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong dengan Nomor 188.4/14/2020 tentang Penetapan Kode Etik Pegawai dan Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

Penerapan Surat Keputusan tersebut diatas mencakup pemberantasan korupsi, suap, praktek kecurangan lainnya, diperlukan suatu metode yang efektif untuk mencegah dan memerangi praktek yang bertentangan dengan Surat Keputusan tersebut adalah melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS).

Untuk menerapkan hal tersebut, DPMPTSP telah mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) yang mekanismenya telah diatur dan disempurnakan oleh DPMPTSP.

 

Penyampaian Pelaporan Whistle Blowing System

Penyampaian pelaporan baik dari pihak eksternal (masyarakat) dan internal (Petugas DPMTPSP) yang melaporkan adanya suatu aktivitas fraud atau pelanggaran terhadap peraturan dan berbagai praktik penyimpangan dapat menyampaikan kepada sejumlah media komunikasi yang secara khusus diperuntukkan Whistleblowing System yakni sebagai berikut :

Kriteria laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan dan dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur paling kurang meliputi :

  • Identitas pelapor (sekurang-kurangnya nama).
  • Deskripsi/ kronologis kejadian.
  • Nama, jabatan dan unit terlapor dan/atau pihak yang terlibat.
  • Waktu dan tempat kejadian dugaan penyimpangan.