POTENSI TABALONG

 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANAMAN MODAL KABUPATEN TABALONG  

 

1. Arah Kebijakan Umum

Arah Kebijakan umum penanaman modal di Kabupaten Tabalong  harus sesuai dengan RUPM Nasional  yang ditetapkan dalam Peraturan  Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ kota. Pada Peraturan tersebut memuat tujuh arah kebijakan penanaman modal yaitu:

  1. Perbaikan iklim penanaman modal
  2. Perseberan penanaman modal
  3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi
  4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment)
  5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi
  6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal
  7. Promosi penanaman modal

Kemudian juga harus searah dengan RUPM Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2025. Strategi pengembangan penanaman modal dalam RUPM Provinsi Kalimantan Selatan yang dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong  sesuai dengan keadaan postur perekonomian Kabupaten Tabalong yaitu yang ditopang oleh sektor primer. Basis keunggulan Kabupaten Tabalong adalah  pertanian tanaman pangan dan perkebunan (padi, karet dan kelapa sawit), pertambangan batu bara, serta pertambangan minyak dan gas bumi. Lapangan usaha pertambangan batubara, minyak dan gas di Kabupaten Tabalong meerupakan sumber penyumbang terbesar dalam 5(lima) tahun terakhir, kemudian diikuti lapangan usaha pertanian dan perkebunan. Disamping itu arah kebijakan harus menopang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025. Arah pembangunan Dalam RPJP Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 adalah:

  • Bidang Sumberdaya Manusia. Terwujudnya sumberdaya manusia yang memiliki kualitas ke Imanan dan Ke Taqwaan, kesehatan, pendidikan, rasa kebangsaan dan kepudilian sosial yang tinggi, serta menguasai dan menerapkan IPTEK secara optimal bagi kemajuan daerah, nusa dan bangsa.
  • Bidang Ekonomi. Berkembangnya system agribisnis yang berdaya saing tinggi dan berbasis sumberdaya lokal dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi prtisifasi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat secara optimal.
  • Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan. Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan hidup di Tabalong agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
  • Bidang Prasarana Dan Sarana. Untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis pada agribisnis melalui peningkatan kuantitas dan kualitas bagi pelayanan publik.
  • Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan. Untuk mendorong terwujudnya Good Local Governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tabalong, yang berdasarkan pada 4(empat) prinsip, yaitu prinsip kepastian hukum, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan prinsip partisipasi.

Berdasarkan hal ini maka strategi pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Tabalong  diarahkan pada :

  1. Meningkatnya produktifitas dan daya saing ekonomi. Hal ini akan ditempuh dengan berbagai kebijakan dalam kerangka:
    1. Percepatan pertumbuhan usaha khususnya dibidang pertanian, agroindustri, jasa transfortasi dan perdagangan serta pariwisata.
    2. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi.
    3. Peningkatan profesionalisme KUKM.
    4. Peningkatan upaya perluasan pasar dan akses pada sumber- sumber produktif melalui jaringan informasi pasar global.
    5. Optimasi kerjasama regional strategis bagi kemajuan ekonomi.
    6. Pengembangan kebijakan dialektik dan berbasis resit.
    7. Pengembangan sumberdaya energy alternative yang menciptakan biaya murah dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
  2. Terciptanya sistem tata niaga dan iklim usaha yang kondusf, menjamin kepastian dan berkeadilan. Hal ini akan ditempuh dengan berbagai kebijakan dalam kerangka:
    1. Perluasan kesempatan berusaha dan akses pada sumberdaya ekonomi secara adil.
    2. Peningkatan peran masyarakat baik melalui KUKM ataupun perorangan dalam pengembangan bidang ekonomi prioritas (agribisnis) dengan pola kemitraan, modal ventura, dan fasilitas lain.
    3. Pengembangan pola pengelolaan ekonomi yang adil seperti system pembiayaan bagi hasil.
    4. Penerapan tata niaga yang kondusif tanpa tumpang tindih regulasi.
    5. Pembenahan sistem perdagangan yang layak dengan cakupan yang luas dan pasokan yang terjamin didukung oleh system tranfortasi yang mantap dan handal.
  3. Terwujudnya struktur agribisnis yang kokoh. Hal ini akan ditempuh dengan berbagai kebijakan dalam kerangka:
    1. Pengembangan SDM dan IPTEK berorientasi agribisnis.
    2. Pengembangan kawasan ekonomi dan penetapan perwilayahan komoditas.
    3. Pengembangan komoditas unggulan daerah termasuk penagkar benih/ bibit.
    4. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian secara luas.
    5. Perwujudan keterpaduan sistem perindustrian, perdagangan dan distribusi beserta sarana- prasarana penunjang struktur agribisnis.
    6. Pengembangan sektor jasa dan pariwisata secara selaras.
    7. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian percepatan pertumbuhan sistem agribisnis.
  4. Terwujudnya ketahanan pangan secara berkelanjutan. Hal ini akan ditempuh dengan berbagai kebijakn dalam kerangka:
    1. Penetapan jaminan bagi luasan lahan pertanian.
    2. Pemanfaatan lahan eks tambang sebagai potensi budidaya dengan sentuhan teknologi.
    3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian.
    4. Penetapan jaminan insentif produksi yang memadai.
    5. Peningkatan diversifikasi produk tanaman pangan dan holtikultura.
  5. Berkembangnya hasil pembangunan kehutanan berwawasan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Hal ini akan ditempuh dengan berbagai kebijakan dalam kerangka:
    1. Penerapan prinsip pengelolaan hutan terpadu dengan meningkatkan peranserta masyarakat dan seluruh stakeholders terkait mulai dari perencanaan samapi dengan pemanfaatan hasil hutannya.
    2. Optimalisasi fungsi dan manfaat hutan sehingga terjaga hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan dan ekowisata (ecotourism), melalui upaya revitalisasi sector kehutanan.
    3. Pemenuhan kebutuhan hasil hutan baik kayu maupun non kayu bagi masyarakat dan industry melalui peningkatan pengelolaan IUPHHKHA dan IUPPHHKHT.
  6. Dimanfaatkannya sumberdaya lokal bagi pemberdayaan daerah secara optimal. Hal ini akan ditempuh dengan berbagai kebijakan dalam kerangka:
    1. Pengembangan agribisnis modern berbasis SDA dengan pola produksi berbasis masyarakat lokal.
    2. Pengembangan prioritas pada pengusaha daerah dalam kegiatan dan kepemilikan sumber ekonomi.
    3. Revitalisasi peran pemerintah dalam pengelolaan SDA yang melimpah.
    4. Penerapan skema bagi hasil dalam pengelolaan SDA yang lebih berpihak pada daerah.
  7. Meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Hal ini akan ditempuh dengan berbagai kebijakan dalam kerangka:
    1. Peningkatan pendapatan masyarakat dan jaminan sosial yang layak.
    2. Penurunan tingkat pengangguran dengan adanya lapangan kerja dan lapangan usaha yang terbuka lebar.
    3. Peningkatan kemampuan fiskal daerah yang memudahkan dijalankannya fungsi redistribusi dan stimulasi.

 

Sasaran indikator makro dan kesejahteraan Kabupaten Tabalong pada RPJP 2005-2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 1.

Sasaran Indikator Makro dan Kesejahteraan

Kabupaten Tabalong 2005-2025

No Indikator Tahun
2005 2006 II

(2009-2013)

III

(2014-2018)

IV

(2019-2023)

V

(2024-2025)

 

1

 

PDRB konstan 2000 (Rp. Juta)

1.340.076 1.396.633 1.593.790  

1.920.164

2.473.927 3.551.892
2 Pertumbuhan PDRB  konstan  per tahun (%) 4,46 4,22 3,53 3,80 5,20 7,51
 

3

 

 

Jumlah penduduk (jiwa)

187.208 189.009 204.961 228.532 251.385 270.239
4 Pertumbuhan penduduk per tahun (%) 0,77 0,96 2,11 2,30 2,00 1,50
 

5

 

PDRB Per kapita konstan  2000  (Rp)

7.158.217 7.389.239 7.776.051 8.402.171 9.841.185 13.143.521
 

6

 

Penduduk miskin:(%)

 

 

9,12

 

7,54

 

5,64

 

3,64

 

1,69

7 Pengangguran  terbuka  TPT  (%) 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Keterangan  :  Perhitungan PDRB konstan per kapita dilakukan pada akhir periode tahapan

 

 2. Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal

Untuk mendukung implementasi Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Tabalong, langkah- langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

  1. Membuka hambatan dan memfasilitasi persiapan proyek- proyek pembangunan
  2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal
  3. Mempromosikan Kabupaten Tabalong sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial
  4. Melakukan kerjasama penanaman dengan kabupaten lainnya untuk pengembangan penanaman modal
  5. Mengindentifikasi kembali proyek- proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan
  6. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha.
  7. Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi serta peningkatan kualitas SDM yang dibutuhkan.
  8. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan dimasa yang akan datang.
  9. Pemberian insentif/ kemudahan dalam penanaman modal terutama untuk mendukung kebijakan energi nasional.
  10. Melakukan penyempurnaan Perda yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka makin mempermudah penanaman modal.
  11. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemeberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Kabupaten Tabalong;
  12. Pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk pengembangan klaster- klaster industri dan pengembangan ekonomi;
  13. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong dan semua SKPD terkait dalam membangun industri;
  14. Pengembangan SDM yang handal dan memiliki ketrampilan;
  15. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan, menghasilkan produk yang berteknologi tinggi dan efisien dalam penggunaan energi;
  16. Menjadikan Kabupaten Tabalong yang memiliki industri ramah lingkungan;
  17. Pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi.

3. Strategi Pengembangan Penanaman Modal

Strategi kebijakan merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan, dan arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi kebijakan adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi, dan arah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil sebagai rumusan perencanaan yang mengarah pada bagaimana nantinya pemerintah daerah mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam RUPM. Dalam perumusan strategi dijabarkan dengan strategi secara umum untuk capaian pembangunan yang bersifat makro. Selain itu dalam upaya mencapai tujuan yang bersifat lebih mikro dapat dilakukan dengan strategi yang lebih detail terhadap capaian pada masing-masing misi yang telah ditetapkan yang terintegrasi dengan arah kebijakan.

Strategi pencapaian visi dan misi didasarkan atas analisis  terhadap berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi RUPM. Secara umum strategi pencapaian visi dan misi pada RUPM Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2025 diarahkan pada optimalisasi fungsi pemerintahan dalam upaya melaksanakan fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan masyarakat,  khususnya yang terkait dengan visi- misi daerah. Berdasarkan keterkaitan antara visi, misi, maka strategi RUPM Kabupaten Tabalong tahun 2018-2025 adalah :

  1. Menjaga dan meningkatkan kondusifitas daerah;
  2. Memudahkan skema perijinan dan kepastian hukum;
  3. Meningkatkan kualitas dan pasokan sumber daya manusia;
  4. Adanya kepastian lahan untuk usaha;
  5. Memperluas cakupan investasi antar kecamatan sesuai dengan perwilayahan komoditi
  6. Memecah konsentrasi sektor ekonomi melalui persebaran investasi kepada sektor ekonomi berbasis sumber daya alam yang terbarukan;
  7. Pengembangan sentra- sentra ekonomi baru dengan mengadopsi strategi kawasan klaster industri unggulan;
  8. Akselarasi pengembangan sektor pangan dan agroindustri;
  9. Percepatan pembangunan infrastruktur;
  10. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi dan terbarukan;
  11. Pengolahan limbah sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan menjadi energi baru;
  12. Pemetaan dan penyediaan lahan kritis untuk perluasan perkebunan dan hutan tanaman industri;
  13. Penerapan teknologi sederhana tepat guna dan kemudahan akses teknologi;
  14. Pembangunan jaringan distribusi lokal ke pasar global;
  15. Pengembangan dan penguatan klaster UMKM berbasis ekspor;
  16. Percepatan fasilitas dan kemudahan pelayanan penanaman modal;
  17. Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
  18. Peningkatan kualitas promosi daerah.